Kesejahteraan Pendidik – Siapa Yang Bertanggungjawab?

Posted: 2 Februari, 2009 in ARTIKEL

Artikel ini hanya ditulis untuk mengajak diskusi dan menukar pikiran tentang kesejahteraan pendidik di Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa kesejahteraan guru sangat penting terhadap reformasi pendidikan?

Kelihatnya kesejahteraan guru sebagai masalah utama bukan hanya bagi ‘mutu hidup’ guru sendiri, tetapi yang lebih penting ‘mutu pendidikan’. Sebagai contoh;
1. Beberapa kali saya mengajar guru carannya untuk membuat bahan pelajaran yang paling cocok, efektif, dan tanpa biaya, untuk digunakan di laboratorium bahasa. Sistim tersebut hanya perlu lima-belas sampai tiga-puluh minit sehari di luar jam kelas. Mereka jelas sangat tertarik untuk meningkatkan pengetahuan mereka sendiri tetapi mereka juga mengatakan bahwa sistimnya tidak akan dapat dilaksanakan oleh karena mereka harus menggunakan semua waktu di luar kelas untuk “mencari makan” (moonlighting). Berati biar kita rajin melaksanakan pentaloka, seminar, penataran, dll, (tujuannya meningkat kemampuan dan pengetahuan guru) kita jelas percuma tanpa menghadapi kesejahteraan duluan.


2. Selain waktu yang disediakan untuk menyiapkan bahan pengajaran – cara menyampaikan bahan dan perhatian pelajar juga sangat di pengaruhi. Misalnya saya sering mencontohkan ‘cara mengajar secara aktif’ waktu saya menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah SMU. Seringkali guru-guru mengatakan bahwa mereka ingin mengajar secara libih aktif tetapi kalau mereka mengajar seperti saya mencontohkan mereka akan terlalu capai untuk mengajar siswa siang di sekolah lain (atau sampai malam di rumah). Mereka sering mengaku bahwa mereka harus melaksanakan tugasnya di sekolah sambil menjaga kesehatannya, supaya dapat bekerja di tempat lain (sekali lagi masalahnya – mencari makan).

Waktu saya sebagai Konsultan Perkembangan Sekolah di Depdiknas (sampai Desember 2000) dan lagi dinas di sekolah-sekolah SMU seringkali saya diminta guru untuk menyampaikan keadaan dan kesulitan kesejahteraan guru di lapangan ke Dikmenum. Tetapi kalau mereka ditanya ‘apa yang mereka sudah melasanakan untuk menunjukan masalahnya ke Dikmenum sendiri’ jawabannya selalu agak sama – kami hanya guru!. Maksudnya apa ‘guru tidak penting’ atau ‘guru tidak berhak’?

Yang perlu disebut dari awal yaitu bagian anggaran negara untuk pendidikan tidak cukup – kira-kira 4% (misalnya mutu pendidikan di Indonesia kelihatannya ketinggalan 100 tahun di banding dengan Malaysia – 25%). Inilah kewajiban Presiden dan Menteri Pendidikan. Jadi bagiamana kita di lapangan dapat menghadapkan masalah kesejahteraan?

Ada tiga pilihan dasar;

1. Menerima Status Quo
Kita terima nasibnya pendidik dan makin lama makin buruk keadaan pendidikan di negara ini. Kalau kita tidak maju kita tetap mundur oleh karena negera lain akan maju dan kita akan makin ketinggalan. Walapun gaji pendidik dapat di naikkan sedikit-sedikit pendidik masih terpaksa “moonlighting” dan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik akan tetap rendah. Kami dapat merasa baik hati karena masih mau membantu mendidik anak kita (walapun mengorbakan kita sendiri, generasi ini, dan generasi-generasi yang berikut karena masalahnya tidak dibereskan). Kalau kita diam dan menerima kaadaan berati kita setuju. Dengan pilihan ini yang jelas yang bertanggungjawab untuk keadaan kesejahteraan adalah pendidik sendiri.

2. Pemilu Kaki (Vote with your Feet)
Pendidik, calon pendidik dan yang berminat menjadi pendidik mencari profesi lain. Kalau di masa yang akan datang mudah-mudahan pemerintahnya akan mulai serius mengenai pendidikan dan kesejahteraan pendidik akan diperbaiki untuk menarik pengajar kembali. Dengan pilihan ini yang jelas bertanggungjawab untuk keadaan pendidikan dan kesejahteraan adalah pemerintah.

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Mutu Pendidikan Bersama (menurut saya pilihan yang terbaik)
Carannya melaksanakan pilihan ini sebaiknya disebut langsung dari pendidik-pendidik di lapangan (Anda – bukan saya). Mohon menulis saran Anda di forum kami.

Mohon memperhatikan;

  • Apa perannya dan kewajiban pendidik dalam hal perkembangan pendidikan negara (bukan di tingkat sekolah saja)?
  • Apa hubungannya kebersihan dan kebenaran sistim pajak dengan pendidikan?
  • Apakah KKN masih sebagai masalah di bidang pendidkan?
  • Apa peranannya dan kewajiban Kepala Sekolah menghadap perkembangan pendidikan negara (bukan di tingkat sekolah saja)?
  • Carannya meningkatkan kesadaran dan perhatian pemerintah menghadap masalah kesejahteraan pendidik dan SDM di Indonesia.

(take of: pojokguru.com)

Komentar
  1. masedlolur mengatakan:

    saya pahami tulisan Bapak, begini: guru mudah ditingkatkan koimpetensinya, bila kesejahteraannya memadai
    tapi, siapa yang paling bertanggungjawab?
    jawabannya mudah,
    dia adalah atasan dari atasannya atasan atasan atasan guru!

    sampun kirang pangapunten, matur nuwun!

  2. yadi mengatakan:

    aduh yaitulah lawong negara kita ini rupanya masih tetep aja menempatkan guru dibarisan paling uncit diantara aparat pemerintah. beda dg tentara yg sedang perang justru yg paling belakang gajinya paling gede. hai umar bakri mari maju terus pantang mundur basmi kebodohan negeri ini melaju dg kendaraan kreditan kita

  3. Drs. Mon Eferi. M mengatakan:

    Korban Berjatuhan, Ada apa dengan Ujian Nasional?

    Ujian Nasional SMA tahun pelajaran 2008/2009 telah diselenggarakan dari tanggal 20 April sampai 24 April 2009. Dari hasil pemantauan yang diberitakan media cetak ataupun elektronik, terungkap betapa siswa mengalami kecemasan dan tekanan psikologis yang besar dalam menghadapi ujian kali ini – meskipun tahun lalu kondisinya tak jauh berbeda. Bukan hanya siswa, segenap pengelola pendidikan di sekolah, sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsipun merasa was-was, cemas kalau-kalau peserta ujian nasional di sekolah atau didaerahnya banyak yang tidak lulus.
    Kecemasan ini ternyata telah menimbulkan korban di berbagai daerah di Indonesia. Pada running text di Metro TV hari Selasa, 21 April 2009 diberitakan; “16 Kepala Sekolah ditangkap akibat bocorkan kunci soal UN di Bengkulu”. Berita di Kompas.com; “Siswa datang ke sekolah pukul 5 pagi untuk terima kunci UN di Tapanuli”. Tv One (23 April 2009); “59 siswa SMA tolak lanjutkan Ujian Nasional di Kediri”. Di Jakarta, guru mengeluhkan soal matematika yang terlalu sulit dan jauh dari prediksi. Padahal, sejak awal tahun pelajaran, siswa kelas XII telah diwanti-wanti oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan agar lebih meningkatkan cara belajarnya. Bahkan setiap sekolah jauh-jauh hari telah mengadakan belajar tambahan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional. Fenomena ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar; “Ada apa sebenarnya dengan dunia pendidikan kita???”.
    Persoalan ini sebenarnya sudah muncul sejak diterapkannya SKL sebesar 3,25 pada tahun 2004, dimana banyak sekolah yang siswanya tidak lulus sampai 50%, bahkan ada beberapa sekolah yang 100% siswanya tidak lulus. Sayangnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, tidak mau melakukan refleksi dan “self correction” atas kegagalan ini, malah menutupinya dengan konversi nilai untuk mendongkrak tingkat kelulusan serta mengadakan ujian susulan bagi peserta ujian yang gagal. Anehnya, semua peserta ujian susulan ini lulus dengan hasil yang lebih tinggi dari pada siswa pintar yang lulus pada ujian utama.
    Lebih aneh lagi, tanpa ada pengkajian atas kegagalan pada tahun 2004 serta upaya perbaikan yang signifikan, pada tahun 2005 batas kelulusan malah meningkat tajam menjadi 4,25. Sungguh suatu peningkatan yang luar biasa, hanya dalam satu tahun. Hebatnya lagi,.. hampir pada semua sekolah (SMA) di Indonesia terjadi kelulusan siswanya diatas 75%, bahkan cukup banyak sekolah yang siswanya lulus 100%.Namun, muncul pula fenomena; “Siswa sekolah X tidak lulus 100% gara-gara terima SMS Kunci UN Palsu”. Apakah ini suatu peningkatan prestasi yang membanggakan? Seberapa hebatkah proses pendidikan di negeri ini sehingga mampu membalik keadaan; dengan batas kelulusan 3,25 saja banyak siswa yang gagal, namun dengan SKL 4,25 pada tahun berikutnya malah lulus semua?
    Demikianlah dari tahun ke tahun, standar kelulusan dinaikkan terus menjadi 4,50 pada tahun 2006; 4,75 pada tahun 2007; 5,00 pada tahun 2008, dan mencapai 5,50 pada tahun ini. Sungguh merupakan lonjakan yang fantastis. Namun, kita tentunya tidak akan lupa dengan berbagai kasus penyimpangan dalam penyelenggaraan ujian nasional dari tahun ke tahun sebagaimana banyak dilansir oleh media massa. Lebih tragis lagi pada UN 2008, beberapa orang guru di Sumatera Utara ditangkap oleh Densus Anti Teror karena tertangkap tangan mengubah lembar jawaban UN siswanya. Berarti; guru ingin membantu siswanya = terorisme? Kasus yang sama terjadi lagi pada UN 2009 yang baru saja berakhir, seperti kutipan berita pada awal tulisan ini.
    Prestasi semu demi prestise
    Kebijakan Depdiknas untuk menaikkan standar kelulusan sebenarnya sangat perlu didukung karena mutu pendidikan kita memang cukup jauh tertinggal dari negara-negara tetangga kita, seperti Malaysia dan Singapore. Namun, menaikkan standar kelulusan tanpa upaya-upaya kongkrit dalam peningkatan manajemen operasional, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendidikan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan guru, dengan kata lain; tanpa perbaikan yang berarti dalam proses, merupakan “mission impossible”. Nyatanya pemerintah terus menaikkan batas syarat lulus ini secara gradual. Mungkin berhentinya nanti kalau sudah lebih tinggi dari Malaysia, atau minimalnya; sama dengan.
    Sepertinya para pemegang stakeholder tertinggi di negeri ini tutup mata atas fenomena yang terjadi, dan menganggap tingginya persentase kelulusan di tiap daerah sebagai “buah keberhasilan” proses pendidikan kita. Para gubernur, bupati/walikota beserta jajaran dinas pendidikannya berlomba-lomba mencanangkan Gerakan Sukses Ujian Nasional (GSUN) untuk “mengantisipasi” tingginya angka ketidaklulusan siswa di daerahnya masing-masing. Di tingkat sekolah, gerakan sukses UN ini disambut dengan berbagai “persiapan” dan “strategi”.
    Kegagalan = Aib
    Salah satu katamutiara pembangkit motivasi yang selama ini laris diimplementasi-kan adalah; “KEGAGALAN ADALAH SUKSES YANG TERTUNDA”. Sehingga, dulu, orang tidak merasa malu atau terpuruk betul kalau mengalami kegagalan. Sebab, mereka yakin, sukses ada dibalik kegagalan itu. Jadi..tinggal mencoba/mengulangi usahanya kembali dengan lebih baik. Namun fenomena yang terjadi sekarang; “GAGAL ADALAH AIB YANG MEMALUKAN”. Karena itu, tidak boleh terdengar ada yang gagal.
    Kalau kebijakan dan praktik seperti ini diteruskan, bukan hanya caleg yang gagal saja yang akan mengalami stress. Guru dan kepala sekolah juga akan banyak yang mengalami gangguan jiwa karena “terpaksa” melawan nuraninya, atau mungkin lebih parah lagi; guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dst..sudah tidak punya nurani lagi…Wallahu a’lam….Na’udzubillahi min dzalik…

  4. andri Msc mengatakan:

    sudah setahun ini saya sebagai guru biologi, sangat kesusahan mengatasi murid-murid yang lincah-lincah mencari materi, jadi rata-rata kami sebagai guru saat ini sangat ketinggalan teknologi, karena ketrbatasan modal kami untuk membeli sebuah lap top, jadi mohon!!!! TOLONG PIKIRKAN KAMI!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s